Contoh Soal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 Beserta Kunci Jawaban. Tentunya, dalam melaksanakan tes SKB ini sudah dimulai sejak tanggal 3 Desember 2023 kemarin sampai 22 Desember 2023 yang mana dikhususkan untuk SKB Non-CAT.
Sebagai informasi, dalam penerimaan CPNS, pendaftar akan melewati tiga tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan terakhir sebagai penentuan yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB).
Supaya lebih siap dalam menghadapi tes SKB yang sesungguhnya, kamu bisa pelajari soal-soal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 berikut ini yang bisa kamu pelajari beserta kunci jawabannya.
Contoh Soal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 Beserta Kunci Jawaban
Masih berkaitan dengan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 2023, para peserta CPNS pun wajib untuk terus pelajari soal-soal SKB CPNS 2023. Khusus untuk SKB CPNS 2023 dengan metode CAT akan berlangsung pada 16 Desember 2023 hingga tanggal 22 Desember 2023.
Bagi kamu yang saat ini tengah menjalani tes SKB CPNS Mahkamah Agung 2023, jangan sampai lupa terus pelajari soal-soal tes yang bisa kamu cek dan latih di artikel ini.
1. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak isyarat etik peradilan adalah…
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Hakim Agung
E. Kejaksaan Agung
Jawaban: A
2. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem aturan yang sangat kuat dalam penegakan aturan adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran aturan masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. politik
E. kebijakan penguasa Negara
Jawaban: A
3. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
A. Memutuskan perselisihan wacana hasil pemilihan umum
B. Menguji UU terhadap UUD
C. Memutuskan pembubaran partai politik
D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
E. Mengadili pimpinan forum negara dan presiden atau wakil presiden
Jawaban: E
4. Peradilan yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya perdilan di kawasan hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan …
A. Tata perjuangan negara
B. Negeri
C. Agama
D. Tinggi
E. Militer
Jawaban: B
5. Berdasarkan UUD1945 sehabis amandemen lahirlah salah satu forum gres di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ….
A. Membentuk seluruh partai politik
B. menguji undang-undang terhadap UUD
C. Mengangkat memberhentikan hakim
D. Memutus peradilan tingkat kasasi
E. Menguji secara material Undang-Undang Dasar 1945
Jawaban: B
6. Yang bertugas memeriksa, mengadili, menetapkan pendapat dewan perwakilan rakyat wacana Presiden dan Wapres yang melanggar aturan adalah…
A. DPA
B. MPR
C. DPR
E. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: E
7. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut….
A. Sengketa antar forum negara dan pemerintah
B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar forum negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala kawasan dan pemilihan legislative
D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai penerima pemilu
E. Pembubaran dan pembentukan partai politik penerima pemilu
Jawaban: B
8. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan menetapkan masalah dalam tingkat terakhir. Hal tersebut yaitu kekuasaan MA bidang….
A. pelaksanaan hukum
B. pengaawasan
C. pengamanan
D. penberi nasehat
E. peradilan
Jawaban: E
9. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan…
A. Tinggi
B. Umum
C. Militer
D. Agama
E. Negeri
Jawaban: C
10. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1986 adalah peradilan…
A. Mahkamah militer
B. Militer
C. Tata usaha negara
D. Agama
E. Umum
Jawaban: E
Contoh Soal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 Beserta Kunci Jawaban
Materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 PDF, Lengkap dengan Poin-poin Pokoknya
Mahkamah Agung Republik Indonesia baru-baru ini merilis dokumen penting yang berkaitan dengan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS.
Dokumen dengan nomor 3487/SEK/PENG.KP1.1.6/XI/2023 tersebut berisi informasi rinci mengenai materi pokok yang akan diujikan dalam tes SKB. Penting untuk diingat bahwa materi ini bervariasi tergantung pada jabatan yang diinginkan oleh para pelamar.
Pastikan Anda menghubungkan perangkat Anda ke jaringan yang stabil dan menggunakan peramban web yang terkini, seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox.
Pentingnya Memahami Materi Pokok SKB CPNS
Mengetahui materi pokok SKB sangatlah penting dalam persiapan menghadapi tes.
Dokumen ini memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diuji dan memungkinkan Anda untuk merencanakan persiapan belajar dengan lebih efektif.
Materi-materi tersebut dapat melibatkan kemampuan umum, kemampuan khusus, dan pemahaman mendalam terhadap bidang pekerjaan yang Anda incar.
Langkah-langkah Persiapan yang Efektif
Akses Materi Pokok SKB
Gunakan tautan yang di atas untuk mengunduh dokumen materi pokok SKB secara langsung.
Periksa Koneksi Internet
Pastikan perangkat Anda terhubung ke jaringan yang stabil untuk menghindari masalah dalam mengaksesnya.
Gunakan Peramban Web Terkini
Google Chrome atau Mozilla Firefox yang sudah update dapat menjadi pilihan bagi Anda agar bisa mengakses dokumen tersebut dengan lancar.
Pelajari Materi Sesuai Jabatan
Anda juga bisa memfokuskan diri pada materi yang sesuai dengan jabatan yang Anda lamar untuk persiapan yang lebih terarah.
Ikuti Try Out SKB
Menguji kemampuan Anda dengan try out SKB dapat membantu membiasakan diri dengan format pertanyaan yang akan Anda hadapi.
Dengan memahami dan mempersiapkan materi pokok SKB secara baik, maka Anda dapat meningkatkan peluang sukses Anda dalam menghadapi tes CPNS Mahkamah Agung.
Pentingnya Cek Materi Pokok SKB CPNS
Adapun mengetahui materi pokoknya juga bisa membuat Anda akan lebih mudah untuk mempersiapkan diri jelang tes tersebut.
Masih ada waktu bagi Anda untuk mulai belajar dan mempelajari materi-materi sesuai dengan jabatan incaran Anda.
Jadi, pastikan Anda telah melakukan persiapan yang matang supaya tidak ada kendala saat mengikuti ujian tersebut.
Contoh Soal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 Beserta Kunci Jawaban
Kisi-kisi Materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 Terbaru PDF
Peserta yang lulus SKD CPNS Mahkamah Agung 2023 perlu segera bersiap untuk melalui tahap tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kisi-kisi materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 terbaru sudah diumumkan.
Materi SKB Mahkamah Agung 2023 dibedakan untuk dua jenis formasi jabatan, yakni Ahli Pertama Pranata Peradilan dan Klerek Analis Perkara Pengadilan.
Masing-masing dari dua macam kisi-kisi SKB Mahkamah Agung 2023 itu mencakup daftar materi Seleksi Kompetensi Bidang terkait kemampuan khusus dan kemampuan umum.
Informasi mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 itu tertuang dalam Surat Pengumuman MA Nomor 3487/SEK/PENG.KP1.1.6/XI/2023. Pengumuman ini dapat diakses dokumennya dalam bentuk PDF.
Jadwal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 akan dibedakan untuk 2 kategori tes. Keduanya adalah SKB CPNS 2023 non-CAT (tidak berbasis komputer) dan SKB dengan CAT.
Jadwal SKB Non-CAT CPNS berlangsung selama tanggal 3-22 Desember 2023. Sementara itu, jadwal SKB CAT CPNS (berbasis komputer) pada tanggal 16-22 Desember 2023.
Materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023
SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang adalah tes yang akan menguji kemampuan peserta seleksi CPNS terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Artinya, materi SKB CPNS akan disesuaikan dengan jenis jabatan yang akan dipegang oleh peserta seleksi jika sudah diterima sebagai ASN.
Tujuan dari SKB ialah untuk menyeleksi peserta yang memiliki kompetensi paling sesuai dengan kebutuhan di bidang kerja CPNS. Maka itu, berbeda dengan Seleksi Kompetensi Dasar, isi materi SKB lebih spesifik sekaligus berhubungan dengan bidang kerja jabatan yang dilamar oleh peserta CPNS.
Itulah kenapa materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 dibedakan menjadi dua kategori, sesuai jabatan yang dibuka di formasi CPNS Mahkamah Agung 2023, yakni Ahli Pertama Pranata Peradilan dan Klerek Analis Perkara Pengadilan.
Berdasarkan pengumuman di laman MA, berikut ini detail kisi-kisi materi SKB Mahkamah Agung 2023 untuk peserta seleksi CPNS:
1. Materi SKB CPNS Mahkamah Agung untuk Ahli Pertama Pranata Peradilan
Materi SKB Mahkamah Agung 2023 untuk pelamar CPNS Ahli Pertama Pranata Peradilan terbagi menjadi 2 kategori, yakni kemampuan umum dan khusus, dengan detail berikut:
A. Tes Kemampuan Umum:
- Pasal 24 UUD 1945
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA jo. UU Nomor 3 Tahun 2009
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006
- UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009
- UU Nomor 30 Tahun 2014
- UU Nomor 31 Tahun 1997
- Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan hukum publik)
B. Tes Kemampuan Khusus:
- Peraturan Menpan-RB Nomor 26 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
- Hukum Acara Pidana dan Perdata
- Hukum Acara Peradilan Agama
- Hukum Acara Peradilan Militer
- Hukum Acara Peradilan TUN
- KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
- Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin)
- Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan
- Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa).
2. Materi SKB CPNS Mahkamah Agung untuk Klerek Analis Perkara Peradilan
Daftar materi SKB Mahkamah Agung 2023 untuk pelamar CPNS dengan jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan terdiri atas tes kemampuan umum dan khusus, berikut ini:
A. Tes Kemampuan Umum:
- Pasal 24 UUD 1945
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA jo. UU Nomor 3 Tahun 2009
- UU Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No 51 Tahun 2009
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Peradilan TUN)
- UU Nomor 31 Tahun 1997 (Peradilan Militer)
- UU Nomor 46 Tahun 2009 (Pengadilan Tipikor)
- UU Nomor 2 Tahun 2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)
- UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 (Pengadilan Perikanan)
- UU Nomor 37 Tahun 2004 (Pengadilan Niaga)
- UU Nomor 26 Tahun 2000 (Pengadilan HAM)
- UU Nomor 11 Tahun 2012 (Pengadilan Anak)
- UU Nomor 14 Tahun 2002 (Pengadilan Pajak)
- UU Nomor 3 Tahun 2006 (Mahkamah Syar’iyah)
B. Tes Kemampuan Khusus:
- Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
- Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981)
- Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
- Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU Nomor 11 Tahun 2012)
- Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
- Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 (Mediasi di Pengadilan)
- Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat
- Asas kekuasaan kehakiman
- Asas hukum acara pidana dan perdata
- Sumber hukum nasional di Indonesia (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin)
- Sistem pembuktian dalam perkara pidana
- Sistem pembuktian dalam perkara perdata
- Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
- UU Nomor 22 Tahun 2002 jo. UU Nomor 5 Tahun 2010 (Perkara Grasi)
- Layanan persidangan secara elektronik (e-Court/e-Litigation)
- Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
- Bantuan hukum (Posbakum)
- KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus), UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya,UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Download Materi SKB Mahkamah Agung 2023 PDF
Untuk informasi selengkapnya terkait kisi-kisi materi tes SKB CPNS di Mahkamah Agung 2023, berikut ini link unduh dokumennya yang tersaji dalam bentuk file PDF:
Kisi-kisi Materi SKB CPNS di Mahkamah Agung PDF.
Sumber : https://tirto.id