Soal Tes SKB CPNS 2023 Mahkamah Agung Jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan dan Kunci Jawaban. Perhatikanlah 10 lebih soal dan kunci jawaban Tes SKD TIU CPNS 2023. Para peserta dapat mempelajari sejumlah kemampuan umum dan khusus untuk mempersiapkan diri sebelum ujian SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 dengan mengerjakan soal-soal di artikel ini!
Mari kerjakan 10 lebih soal dan kunci jawaban Tes SKB CPNS 2023 Mahkamah Agung untuk jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan, ada dua materi untuk jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan yang wajib dipelajari peserta sebelum mengikuti SKB CPNS Mahkamah Agung.
Peserta yang lulus SKD CPNS Mahkamah Agung 2023 perlu segera bersiap untuk melalui tahap tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kisi-kisi materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 terbaru sudah diumumkan.
Soal Tes SKB CPNS 2023 Mahkamah Agung Jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan dan Kunci Jawaban
Materi SKB Mahkamah Agung 2023 dibedakan untuk dua jenis formasi jabatan, yakni Ahli Pertama Pranata Peradilan dan Klerek Analis Perkara Pengadilan.
Masing-masing dari dua macam kisi-kisi SKB Mahkamah Agung 2023 itu mencakup daftar materi Seleksi Kompetensi Bidang terkait kemampuan khusus dan kemampuan umum.
Informasi mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 itu tertuang dalam Surat Pengumuman MA Nomor 3487/SEK/PENG.KP1.1.6/XI/2023. Pengumuman ini dapat diakses dokumennya dalam bentuk PDF.
Jadwal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 akan dibedakan untuk 2 kategori tes. Keduanya adalah SKB CPNS 2023 non-CAT (tidak berbasis komputer) dan SKB dengan CAT.
Jadwal SKB Non-CAT CPNS berlangsung selama tanggal 3-22 Desember 2023. Sementara itu, jadwal SKB CAT CPNS (berbasis komputer) pada tanggal 16-22 Desember 2023.
Soal Tes SKB CPNS 2023 Mahkamah Agung Jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan dan Kunci Jawaban
Materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023
SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang adalah tes yang akan menguji kemampuan peserta seleksi CPNS terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Artinya, materi SKB CPNS akan disesuaikan dengan jenis jabatan yang akan dipegang oleh peserta seleksi jika sudah diterima sebagai ASN.
Tujuan dari SKB ialah untuk menyeleksi peserta yang memiliki kompetensi paling sesuai dengan kebutuhan di bidang kerja CPNS. Maka itu, berbeda dengan Seleksi Kompetensi Dasar, isi materi SKB lebih spesifik sekaligus berhubungan dengan bidang kerja jabatan yang dilamar oleh peserta CPNS.
Itulah kenapa materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 dibedakan menjadi dua kategori, sesuai jabatan yang dibuka di formasi CPNS Mahkamah Agung 2023, yakni Ahli Pertama Pranata Peradilan dan Klerek Analis Perkara Pengadilan.
Berdasarkan pengumuman di laman MA, berikut ini detail kisi-kisi materi SKB Mahkamah Agung 2023 untuk peserta seleksi CPNS:
1. Materi SKB CPNS Mahkamah Agung untuk Ahli Pertama Pranata Peradilan
Materi SKB Mahkamah Agung 2023 untuk pelamar CPNS Ahli Pertama Pranata Peradilan terbagi menjadi 2 kategori, yakni kemampuan umum dan khusus, dengan detail berikut:
A. Tes Kemampuan Umum:
- Pasal 24 UUD 1945
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA jo. UU Nomor 3 Tahun 2009
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006
- UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009
- UU Nomor 30 Tahun 2014
- UU Nomor 31 Tahun 1997
- Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan hukum publik)
B. Tes Kemampuan Khusus:
- Peraturan Menpan-RB Nomor 26 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
- Hukum Acara Pidana dan Perdata
- Hukum Acara Peradilan Agama
- Hukum Acara Peradilan Militer
- Hukum Acara Peradilan TUN
- KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
- Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin)
- Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan
- Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa).
2. Materi SKB CPNS Mahkamah Agung untuk Klerek Analis Perkara Peradilan
Daftar materi SKB Mahkamah Agung 2023 untuk pelamar CPNS dengan jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan terdiri atas tes kemampuan umum dan khusus, berikut ini:
A. Tes Kemampuan Umum:
- Pasal 24 UUD 1945
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA jo. UU Nomor 3 Tahun 2009
- UU Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No 51 Tahun 2009
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Peradilan TUN)
- UU Nomor 31 Tahun 1997 (Peradilan Militer)
- UU Nomor 46 Tahun 2009 (Pengadilan Tipikor)
- UU Nomor 2 Tahun 2004 (Pengadilan Hubungan Industrial)
- UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 (Pengadilan Perikanan)
- UU Nomor 37 Tahun 2004 (Pengadilan Niaga)
- UU Nomor 26 Tahun 2000 (Pengadilan HAM)
- UU Nomor 11 Tahun 2012 (Pengadilan Anak)
- UU Nomor 14 Tahun 2002 (Pengadilan Pajak)
- UU Nomor 3 Tahun 2006 (Mahkamah Syar’iyah)
B. Tes Kemampuan Khusus:
- Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
- Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981)
- Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg)
- Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU Nomor 11 Tahun 2012)
- Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
- Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 (Mediasi di Pengadilan)
- Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat
- Asas kekuasaan kehakiman
- Asas hukum acara pidana dan perdata
- Sumber hukum nasional di Indonesia (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin)
- Sistem pembuktian dalam perkara pidana
- Sistem pembuktian dalam perkara perdata
- Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
- UU Nomor 22 Tahun 2002 jo. UU Nomor 5 Tahun 2010 (Perkara Grasi)
- Layanan persidangan secara elektronik (e-Court/e-Litigation)
- Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
- Bantuan hukum (Posbakum)
- KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus), UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya,UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Soal Tes SKB CPNS 2023 Mahkamah Agung Jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan dan Kunci Jawaban
Download Materi SKB Mahkamah Agung 2023 PDF
Untuk informasi selengkapnya terkait kisi-kisi materi tes SKB CPNS di Mahkamah Agung 2023, berikut ini link unduh dokumennya yang tersaji dalam bentuk file PDF:
Kisi-kisi Materi SKB CPNS di Mahkamah Agung PDF.
Contoh Soal SKB CPNS Mahkamah Agung
1. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat akhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang…
A. Pelaksanaan hukum
B. Pengawasan
C. Pengamanan
D. Pemberi nasihat
E. Peradilan
Jawaban: E
2. Berdasarkan makna isi UU No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan…
A. Mahkamah konstitusi
B. Agama
C. Umum
D. Militer
E. Tata usaha negara
Jawaban: C
3. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum…
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. Tata Negara
Jawaban: A
4. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran hukum masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. Politik
E. Kebijakan penguasa negara
Jawaban: A
5. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang sanggup dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan mekanisme yang berlaku
E. Membentuk forum yang sanggup mencegah korupsi
Jawaban: D
6. Apabila seorang warga negara Indonesia melaksanakan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah …
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkuta
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
Jawaban: C
7. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melaksanakan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah …
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden
Jawaban: D
8. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yaitu tentang …
A. Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat
B. Tata cara investigasi kekayaan penyelenggara negara
C. Penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan penilaian pelaksanaan tugas
Jawaban: D
9. Lembaga yang bersifat berdikari dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah …
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer
Jawaban: B
10. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama di muka hukum. Hal ini tercermin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
C. Pasal 27 ayat 2
D. Pasal 27 ayat 1
E. Pasal 29 ayat 2
Jawaban: D
Sebagai bahan belajar, simak materi SKB CPNS Mahkamah Agung untuk jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan berikut ini:
1. Materi Kemampuan Umum
– Pasal 24 UUD 1945
– UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
– UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
– UU 11/2012
– UU 2/1986 jo. 49/2009
– UU 7/1989 jo. UU 3/2006
– UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009
– UU 30/2014
– UU 31/1997
– Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
2. Materi Kemampuan Khusus
– Peraturan Menteri PANRB 26/2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
– Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Acara Peradilan
Agama, Hukum Acara Peradilan Militer, Hukum Acara Peradilan TUN
– KUHP, KUHPerdata (umum), UU diluar KUHP/KUHPerdata (khusus), Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Qonun Aceh, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
– Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN
– Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin)
– Sistem pembuktian dalam empat lingkungan badan peradilan
– Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
Soal Tes SKB CPNS 2023 Mahkamah Agung Jabatan Ahli Pertama Pranata Peradilan dan Kunci Jawaban
Semoga Sukses 🙂