PPKM Darurat Jawa Bali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kunci dari urusan ekonomi saat ini adalah penanganan COVID-19 yang baik. Karena itu, PPKM darurat diberlakukan demi menekan lonjakan jumlah kasus Corona.
PPKM Darurat Jawa Bali
Menurut Jokowi, kebijakan PPKM darurat mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi-kondisi pandemi terkini.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa kenaikan kasus Corona selalu berpengaruh terhadap indeks kepercayaan konsumen. Ketika kasus Corona turun, indeks kepercayaan konsumen akan meningkat. Perihal PPKM darurat, Jokowi akan memutuskannya hari ini (30 Juni 2021). Kajian-kajian mengenai skema PPKM darurat telah dibahas.
Jokowi belum bisa membeberkan detail mengenai PPKM darurat ini. Dia menyebut PPKM darurat ini bisa berlaku 1 atau 2 minggu. Ada sejumlah kabupaten dan provinsi di Jawa dan Bali yang bakal menerapkan PPKM darurat.
Penyebar Hoaks PPKM Darurat Akan Ditindak Sesuai Hukum
Pemerintah akan memberikan sanksi kepada penyebar hoaks PPKM darurat. Pemerintah memastikan bahwa pelaku penyebar hoaks akan dihukum sesuai aturan undang-undang.
Berita hoaks dapat berakibat fatal terhadap masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengingatkan semua pihak agar tak sembarang menyampaikan informasi palsu tanpa ada data dan fakta soal Covid-19.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak menerapkan aturan PPKM darurat. Sanksi berupa teguran hingga pemberhentian sementara.
Gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat bisa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali terutut-turut sampai dengan pemberhentian sementara.
Jokowi belum bisa membeberkan detail mengenai PPKM darurat ini. Dia menyebut PPKM darurat ini bisa berlaku 1 atau 2 minggu. Pemberlakuan PPKM darurat ini bertujuan menekan laju penularan Corona. Ada sejumlah kabupaten dan provinsi di Jawa dan Bali yang bakal menerapkan PPKM darurat.