P2G Kritik Seleksi Guru PPPK 2021 Banyak Masalah Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyebut ada banyak masalah dalam proses pelaksanaan tes seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dihelat pemerintah pada 13 September.
Satriwan menyampaikan, pihaknya menemukan banyak kendala dalam proses seleksi tes mulai dari minim informasi kepada calon guru PPPK, kesalahan administasi oleh sistem, hingga nilai ambang batas (passing grade) yang menurutnya terlalu tinggi.
“Para guru sebenarnya sudah merasa cemas sejak beberapa hari sebelum tes dimulai, sebab informasi yang diberikan Panselnas kurang optimal sehingga banyak masalah di lapangan,” kata Satriwan
Kendala pertama yang disorot pihaknya adalah perihal informasi jadwal dan lokasi tes yang terus berganti sebelum hari pelaksanaan tes. Kemendikbudristek juga lambat memberikan kepastian afirmasi guru PPPK.
Selain itu, Satriwan menyebut laman resmi Kemendikbudristek untuk melamar PPPK juga sempat tidak bisa diakses sehingga menyulitkan guru yang akan mendaftar. Temuan ini dilaporkan oleh P2G Kabupaten Bogor, Karawang, Sidoarjo, Blitar, Aceh Timur, Bima (NTB), dan Ende (NTT).
“Bayangkan bagaimana mereka enggak stres. P2G melihat kayaknya Panselnas tidak siap, mestinya informasi itu sudah firm jauh hari dan tidak berubah-ubah,” kata dia.
Kemudian P2G juga melihat ada masalah lainnya dalam seleksi administrasi, salah satunya temuan guru honorer yang sudah berhenti mengajar namun tetap terdaftar sebagai calon peserta seleksi PPPK. Menurutnya masalah administrasi tersebut bisa mengakibatkan guru honorer lain yang mendaftar tersingkir.
Keanehan lainnya ditemukan pembukaan formasi guru PPPK berdasarkan sekolah, bukan mata pelajaran. Satriwan mengatakan pihaknya menemukan pembukaan formasi guru PPPK tidak berbasis data di lapangan.
Berdasarkan laporan P2G DKI Jakarta, ada pendaftaran formasi guru mata pelajaran geografi meski di satu sekolah itu dibutuhkan guru untuk mata pelajaran sejarah. Sehingga guru yang ingin mendaftar PPPK harus mengorbankan kompetensi keahlian dan sertifikasinya untuk bisa mendaftar.
“Ini jelas menyalahi UU Guru dan Dosen tentang Kompetensi dan Profesionalitas Guru. Hal ini akan mengacaukan kompetensi guru dan memaksa guru nantinya untuk kuliah lagi dan sertifikasi ulang. Rasanya akan merusak ekosistem sekolah dan guru,” tuturnya.
Passing Grade Tinggi
Satriwan juga menyoroti tingginya passing grade atau batas nilai minimal guru PPPK dalam seleksi tahun ini, yakni minimal 65 persen.
Hal itu menurutnya ganjil jika dibandingkan dengan seleksi kompetensi CPNS 2019 yang rata-rata perolehan nilainya tidak melampaui 50 persen. Padahal peserta tes guru PPPK cenderung berusia di atas 35 tahun, tidak seperti tes guru CPNS yang didominasi oleh golongan muda.
“Ambang batasnya justru lebih tinggi PPPK,” kata Satriwan.
Lebih lanjut, P2G menyinggung soal nilai passing grade yang cukup tinggi untuk mata pelajaran PPKN dan Agama, masing-masing 330 dan 325.
Dua mata pelajaran ini memiliki passing grade tertinggi dalam seleksi tes guru PPPK tahun ini. Sementara mata pelajaran lainnya, seperti Bahasa Indonesia memiliki passing grade 265, guru BK, IPA, Bahasa Inggris 270, guru TIK 235, dan guru matematika hanya 205.
P2G Kritik Seleksi Guru PPPK 2021 Banyak Masalah
Sumber: https://www.cnnindonesia.com